This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Professional translation from English into Indonesian and vice versa
Account type
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Access to Blue Board comments is restricted for non-members. Click the outsourcer name to view the Blue Board record and see options for gaining access to this information.
Source text - Indonesian SEJARAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Departemen Kehakiman RI ditetapkan sebagai Kementerian Negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah proklamasi Kemerdekaan RI. Prof. Dr. Soepomo yang diangkat menjadi Menteri pertama dinobatkan sebagai Bapak Pendiri Departemen Kehakiman.
Pada awalnya Departemen Kehakiman RI bertugas menyelenggarakan urusan administrasi peradilan umum dan Kejaksaan. Namun dalam perkembangan Kejaksaan menjadi Institusi yang berdiri sendiri sejak Juli 1960. Sedangkan urusan peradilan umum tetap merupakan tugas Departemen Kehakiman.
Pada awal orde reformasi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 terjadi perubahan penamaan dari Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perudangan-Undangan RI. Selanjutnya dengan adanya perkembangan dan perubahan luasnya ruang lingkup tugas, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 Departemen Hukum dan Perundangan-Undangan RI diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
VISI
Memantapkan sistem hukum nasional dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
MISI
1. Menyusun perencanaan hukum
2. Memelihara, menyempurnakan dan menciptakan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan menegakkan hukum.
4. Melaksanakan pembinaan dan pembangunan hukum
5. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum
6. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan, dan memantapkan Sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum
8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KEDUDUKAN
2. Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, merupakan salah satu salah unsur pelaksana Pemerintah.
3. Departemen dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
TUGAS
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departmen.
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional.
KEWENANGAN
Dalam melaksanakan fungsi tersebut Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kewenangan :
a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
b. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional
e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional bidangnya.
f. Pembinaan Hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
g. Pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya.
h. Pengesahan di bidang hak Atas kekayaan Intelektual.
i. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
2. Pengaturan dan Pembinaan terhadap bidang pemasyarakatan, kemigrasian dan kenotariatan.
3. Pengaturan dan Pembinaan terhadap bidang ketahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan dan penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan, ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan.
4. Peraturan dan pembinaan di bidang dagtiloskopi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil.
5. penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
KEBIJAKAN UMUM
1. Penataan sistem dan kelembagaan hukum;
2. Pembentukan hukum;
3. Pelayanan hukum;
4. Penegakan hukum;
5. Peningkatan budaya hukum dan kesadaran hukum;
6. Peningkatan kualitas aparatur hukum;
7. Peningkatan sarana dan prasarana hukum;
8. Pembinaan hukum;
PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM
1. Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
2. Pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya;
3. Penuntasan kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM
4. Peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum.
5. Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan.
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
2. Perencanaan dan Pengembangan Hukum;
3. Pengembangan Hukum Nasional;
4. Pemajuan dan Perlindungan HAM;
5. Pembinaan Peradilan;
6. Pembinaan Pemasyarakatan;
7. Pembinaan Keimigrasian;
8. Bantuan Hukum;
9. Pembinaan Pelayanan Hukum;
10. Diklat Tenaga Kehakiman dan HAM;
11. Perencanaan dan Pengendalian;
12. Penerapan dan Penegakan Hukum;
13. Pengkajian dan Penanggulangan Pelanggaran HAM;
14. Penyuluhan hukum;
15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum;
16. Pengarustaman Gender Bidang Hukum
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusian bertugas sebagai pimpinan Departemen dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum serta reformasi hukum.
Dalam menerapkan otoritas dan tanggung jawab Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dibantu oleh pejabat-pejabat yang memimpin nit Eselon I sebagai berikut : (lihat sisipan)
Translation - English THE HISTORY OF THE DEPARTMENT OF JUSTICE
The Department of Justice of the Republic of Indonesia has been stipulated as the State Minister in the session of the Indonesia Independence Preparation Committee on August 19th, 1945, two days after the proclamation of the Independence of the Republic of Indonesia Professor Dr. Soepomo, who was appointed to be the first Minister was installed as the Founding Father of the Department of Justice.
Initially the Department of Justice of the Republic of Indonesia had a task to hold the administration of the general judicature and the Office of the Prosecutors. But in its development the Office of the Attorney turned into an Institution that has been established since July 1960. Whereas the administration of the general judicature is the task of the Department of Justice.
In the early reformation order, based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 136 of 1999 there has been a name change, from the Department of Justice of the Republic of Indonesia to the Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia. Then with the development and a change of the size of the task scope, based on the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 165 of 2000 the Department of Law of Legislation of the Republic of Indonesia was changed into the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
VISION
Strengthening the national legal system in the framework of enforcing the supremacy of law and human rights.
MISSION
1. Compiling legal planning
2. Maintaining, improving and creating the rule of the legislation.
3. Carrying out the implementation of the law, legal service and enforcing the law.
4. Carrying out the patronage and development of the law
5. Improving and strengthening the legal supervision
6. Improving and strengthening people’s legal awareness
7. Improving and strengthening a documentation network system and legal information
8. Improving an effort of protection, progress, enforcement, fulfillment and respect of the human rights
THE POSITION, TASK, FUNCTION AND AUTHORITY OF
THE DEPARMENT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POSITION
1. The Department of Justice and Human Rights in the Government of the Republic of Indonesia, which hereinafter in this Presidential Decree is called the Department, which is one of the elements of the Government’s implementers.
2. The Department is led by the Minister of Justice and Human Rights, who is under and is responsible to the President.
TASK
The Department of Justice and Human Rights of has a task to assist the President in holding part of the government’s task in the field of Justice and Human Rights.
FUNCTION
In carrying out the task the Department of Justice and Human Rights implements the function of:
a. The implementation of the government’s affairs in the field of law and human rights.
b. The patronage and coordination of the task implementation and administrative service of the Department.
c. The implementation the research and development of certain education and training and the organization of the rule of the legislation that becomes its authority in accordance with the stipulation of the rule of legislation that is applicable in supporting the policy in the field of law and human rights.
d. The implementation of the functional supervision.
AUTHORITY
In implementing the function the Department of Justice and Human Rights holds authority as follows:
a. Stipulating a policy in its field to support the macro development.
b. Organizing a macro national plan in its field.
c. Implementing a research and development of the certain education and training and organizing the rule of the law that becomes its authority in accordance with the stipulation of the rule of legislation that is applicable in supporting a policy in the field of law and human rights.
d. Implementing a function supervision
e. Stipulating the field of a national information system policy.
f. Patronizing the national law and rule of legislation.
g. Legalizing and approving a legal body.
h. Legalizing the field of intellectual proprietary rights.
i. Other authority that attaches and has been implemented in accordance with the stipulation of the rule of legislation that is applicable, such as:
1. The organization and patronage of the field of community, immigration and notarization.
2. The organization and patronage on the field of defense seized goods of the state and confiscated goods of the state, judicature and legal advisor, registration of the fiduciary guarantee, a name change, inherited property, insolvency, organization of the state and citizenship.
3. The regulation and patronage in the field of dactiloscopy, clemency, amnesty, abolition, rehabilitation and a civil public servant investigator.
4. The implementation of protection, progress, enforcement and fulfillment of the human rights.
GENERAL POLICY
1. Ordering of the system and institution of the law.
2. Formation of the law
3. Legal service
4. Law enforcement
5. Improvement of legal culture and legal awareness
6. Improvement of the quality of the state apparatus.
7. Improvement of means and infrastructure of the law
8. Patronage of the law.
LEGAL DEVELOPMENT PROGRAM
1. Formation of the rule of legislation.
2. Enforcement of the judicature institution and other legal enforcement institution.
3. Eradication of the KKN cases and violation of Human Rights
4. Improvement of legal awareness and legal culture development
5. Development and harmonization of the women empowerment policy
ACTIVITY STEPS
1. Organization of the rule of law.
2. Planning and Legal Development.
3. National Legal Development.
4. Progress and Protection of Human Rights
5. Patronage of the Judicature
6. Patronage of the community
7. Patronage of the immigration
8. Legal aid
9. Legal Service Patronage
10. Education and Training of the Personnel of Justice and Human Rights
11. Planning and Control
12. Implementation and Legal Enforcement
13. Study and Tackling of the Human Rights violation
14. Legal elucidation
15. Improvement of Means and Infrastructure of the Law
16. Gender equality in the legal field.
The Minister of Justice and Human Rights has a task as a leader of the Department in carrying out a general task of the government and development in the legal field and legal information.
In implementing the authority and responsibility the Minister of Justice and Human Rights is assisted by officials that lead Echelon I as follows (see attachment).
English to Indonesian: Environment
Source text - English 1.1 Background
In Indonesia, many dams have been constructed to supply domestic and irrigation water and for power generation as well as for flood control under financial assistance of international donors such as the International Bank for International Cooperation (hereinafter referred to as ”JBIC”), the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as ”IBRD”), Asian Development Bank (hereinafter referred to as ”ADB”), etc. and by the Government of Indonesia (hereinafter referred to as ” GOI”).
Since completion of these dams, however, watersheds of several dams have been devastated due to soil erosion and landslide during floods and by shifting cultivation or illegal logging. Devastation of the watersheds is being intensified by sedimentation in the reservoir coupled with the inadequacy of operation and maintenance (hereinafter referred to as ”O
Translation - Indonesian 1.1 Latar Belakang
Di Indonesia, banyak dam telah dibangun untuk memberi pasokan air domestik, air irigasi, untuk pembangkit tenaga listrik dan juga untuk pengontrolan banjir di bawah bantuan keuangan dari para donor internasional seperti International Bank for International Cooperation (selanjutnya disebut ”JBIC”), the International Bank for Reconstruction and Development (selanjutnya disebut ”IBRD”), Asian Development Bank (selanjutnya disebut ”ADB”), dll dan oleh Pemerintah Indonesia (selanjutnya disebut ”GOI”).
Sejak penyelesaian bendungan-bendungan ini, DAS-DAS dari beberapa bendungan telah rusak karena erosi tanah dan longsor tanah pada saat hujan dan dengan pemindahan cocok tanam dan/atau penebangan ilegal. Pengrusakan DAS diintensifikasikan oleh sedimentasi di waduk ditambah dengan kurangnya operasi dan perawatan (selanjutnya disebut ”O
English to Indonesian: Finance General field: Bus/Financial
Source text - English English
Indonesian
Translation - Indonesian Indonesian
English
More
Less
Translation education
Other - CFE - Cambridge University
Experience
Years of experience: 30. Registered at ProZ.com: Mar 2009.
English to Indonesian (Translation Cert. UI) Indonesian to English (Translation Cert. UI)
Memberships
Association of Indonesian Translators
Software
Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Trados Studio
Professional objectives
Meet new translation company clients
Bio
My full name is Faustinus Purwanggo and my nickname is Faus. I have more than 25 years of combined experience as a research assistant, translator, and English teacher in highly-competitive Indonesian industries and markets.
I am specialized in translating business, law, and economic documents, and am
proficient at translating books, reports, letters, magazine articles, newspaper articles, and cassette transcriptions.
My experience includes securities firms, magazine editing, and freelance work, which is my present occupation.
Expertise